Bisnis.com, JAKARTA — Selepas dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim menyambangi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kedatangan Silmy itu terkait dengan program 100 hari pertamanya.
Silmy Karim menerangkan ada tiga hal utama yang menjadi fokusnya dalam rangka 100 hari kerja pertama sebagai Dirjen Imigrasi terpilih.
"Ada tiga hal, pelayanan, digitalisasi, dan golden visa. Ketiga hal ini akan kami upayakan dalam 100 hari ini, dukungan Menteri BUMN, didukung, luar biasa jadi bisa deliver lebih cepat," ujarnya dalam keterbukaan, Selasa (10/1/2023).
Silmy baru saja mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) pada pekan pertama Januari ini dan diangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Silmy memiliki rekam jejak yang cukup menarik bersama Krakatau Steel. Dia tercatat menjadi Direktur Utama KRAS sejak 6 September 2018. Sebelum di Krakatau Steel, dia pernah memimpin beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Pindad (Persero).
Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan sebagai entitas pemerintah, BUMN harus mendukung penuh perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Imigrasi.
"Harus full back up, pelayanan sangat penting, bagian dari melayani rakyat kita dan bangsa lain ke Indonesia sebagai wisatawan dan investor sebagai pembuka lapangan pekerjaan, kami dukung sistem dari Telkom, Himbara, pelayanan untuk tenaga kerja migran," jelasnya.
Berikut adalah rekam jejak Silmy Karim selama memimpin Krakatau Steel.
1. Restrukturisasi utang
Silmy bersama manajemen baru Krakatau Steel tercatat sukses melakukan restrukturisasi utang pada periode 2019-2020. Emiten baja ini berhasil memenuhi kewajiban sebesar US$487 juta atau setara Rp7 triliun hingga Rp8 triliun, termasuk pembayaran beban bunga tahunan dari total utang US$2,2 miliar.
Sebagai informasi, tren meningkatnya utang perseroan dimulai di tahun 2011 sampai 2018. Akumulasi utang Krakatau Steel mencapai Rp31 triliun, yang disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.
2. Cetak laba setelah rugi 8 tahun
Krakatau Steel kembali menikmati laba bersih setelah 8 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Silmy menuturkan perolehan laba bersih KRAS ini berkelanjutan sejak pertama kali dicapai pada 2020.
Silmy merunut sejak tahun 2020, Krakatau Steel telah meraih laba sebesar Rp326 miliar. Laba bersih Krakatau Steel terus bertambah setiap kuartal.
Dalam laporan keuangan terbarunya per kuartal III/2022, KRAS mampu membukukan laba bersih sebesar US$80,15 juta atau setara Rp1,25 triliun hingga 9 bulan 2022. Capaian laba bersih ini meningkat 34,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$59,7 juta.
3. Reaktivasi pabrik blast furnace
Pabrik Blast Furnace Complex (BCF) yang dibangun sejak 2011 menjadi akar masalah utang Krakatau Steel. Pembangunan pabrik ini tercatat beroperasi sejak 2019, tetapi operasinya dihentikan lantaran inefisiensi.
Penghentian operasi BCF ini juga sempat membuat Silmy Karim diusir dari ruang sidang DPR.
Adapun Krakatau Steel melakukan reaktivasi BCF setelah menggandeng Baowu Group Zhongnan Co. Ltd. sebagai mitra strategis. Reaktivasi ini sendiri akan dilakukan secara bertahap.
4. Kurangi utang dan divestasi anak usaha
Di bawah Silmy Karim, Krakatau Steel terus berupaya mengurangi utangnya melalui berbagai inisiatif, salah satunya dari divestasi anak usaha. Krakatau Steel merealisasikan rencana ini melalui divestasi PT Krakatau Daya Listrik (KDL) dan PT Krakatau Tirta Industri (KTI) senilai Rp3,24 triliun ke PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA).
Divestasi ini dapat memberikan dana segar kepada KRAS, yang akan digunakan untuk pelunasan utang senilai Rp8,2 triliun tahun ini.
