Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan para pemukim ilegal Israel di Kota Huwara, Palestina.
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon BKSAP akan melakukan diplomasi parlemen untuk merespons tragedi ini dan kembali mengangkat isu Palestina di Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 11—15 Maret mendatang di Manama, Bahrain.
“BKSAP DPR RI mengutuk keras aksi vandalisme pemukim ilegal Israel. Tak boleh ada pembiaran terhadap tindak kekerasan apapun, termasuk kebrutalan pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina,” kata Fadli dalam siaran pers (1/3/2023).
Badan itu juga menyiapkan draf resolusi terkait dengan Palestina untuk sidang IPU agar diadopsi sebagai emergency item.
Terlebih, sambungnya, kebrutalan di Huwara Nablus tersebut diduga kuat justru dilindungi bahkan didukung oleh oknum aktor internasional dan pihak keamanan rezim sayap kanan radikal Israel.
“Pernyataan Menlu Palestina Riyad al Maliki yang menduga kuat ada aktor internasional yang melindungi Israel dari pertanggungjawaban, harus disikapi serius oleh DK PBB,” ujarnya.
Sebagai informasi, Palestina kembali mencekam pada Minggu, 26 Februari 2023 baru-baru ini sejumlah pemukim ilegal Israel.
Dari catatan media internasional, lebih dari 30 rumah dan puluhan mobil warga Palestina dibakar. Seorang warga Palestina ditembak mati dan sekitar 400 warga Palestina terluka. Tragedi tersebut merupakan tindak kekerasan brutal.
