Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI) Erick Thohir berharap FIFA tak menjatuhkan sanksi berat seperti yang dilakukan mereka pada 2015 silam.
Hal tersebut merujuk dari dampak pencabutan status tuan rumah Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U-20 pada Mei mendatang.
“Sanksi terberat saat ini yang tidak diharapkan yaitu kita tidak bisa mengikuti kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai timnas ataupun sebagai klub karena akan jadi sebuah kemunduran bagi sepak bola Indonesia dan pernah terjadi 2015,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden, Jumat (31/3/2023).
Lebih lanjut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini melanjutkan bahwa pada saat sanksi yang dijatuhkan pada 2015 meskipun dirinya bukan merupakan bagian dari pemerintah, tetapi Erick diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menyelesaikan urusan tersebut
“Kebetulan saya bukan siapa-siapa saat itu, tetapi bapak presiden meminta untuk saya ke FIFA dicabut 2016 kalau tidak salah. Itu [momen] yang terberat karena [sepak bola] kita menyendiri, kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit usia muda tapi tidak ada [kelanjutan] ke depannya. Ibarat kita di Indonesia saja,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Erick berharap Indonesia tak lagi mengulang kesalahan yang sama, lantaran sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional tersebut juga berpengaruh terhadap mata pencaharian di industri terkait secara keseluruhan.
Baca Juga
Lebih jauh, dia mengaku bahwa FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola di dunia melihat adanya sebuah intervensi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mempertahankan Indonesia sebagai tuan rumah.
“Banyak sekali FIFA menghukum ketika ada intervensi pemerintah. Namun, ini kan bentuknya intervensi dan dalam host contract sebagai Negara dan host city contract kita menjamin keamanan. Tentu ini yang jadi pertimbangan juga,” katanya.
Dia berharap apabila Tanah Air diberikan sanksi, maka FIFA hanya akan menjatuhkan sanksi ringan seperti administrasi.
Di sisi lain, Erick Thohir mengungkapkan telah menjelaskan semua isi pembicaraan dan menyampaikan surat balasan dari Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Jokowi. Hasilnya, Presiden RI asal Surakarta itu telah memerintahkan Erick selaku ketua federasi sepak bola nasional untuk merumuskan peta biru sepak bola Indonesia.
“Kami harap [sanksi FIFA] jangan yang sangat berat lah. Kemudian, Presiden FIFA mempertanyakan transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak makanya presiden langsung menugaskan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA. Mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut karena saya gak dapat isi suratnya,” pungkas Erick.
Untuk diketahui, tepatnya pada 30 Mei 2015, FIFA menjatuhkan sanksi untuk Indonesia, dimana hukuman yang diberikan otoritas tertinggi sepak bola dunia itu untuk Indonesia secara garis besar tertuang dalam tiga poin.
Pertama, FIFA mencabut keanggotaan PSSI selaku federasi sepak bola Indonesia. Kedua, FIFA melarang timnas mapuun klub Indonesia mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC. Ketiga, setiap anggota dan ofisial PSSI tidak bisa mengikuti program pengembangan, kursus, atau latihan dari FIFA dan AFC selama sanksi belum dicabut.
Adapun, saat FIFA menjatuhkan sanksi, PSSI sedang dibekukan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia pada 17 April 2015 karena tidak mengindahkan imbauan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terkait penyelenggaraan Liga Indonesia 2015.
Saat itu, BOPI ingin PSSI pimpinan Djohar Arifin menindak Arema Cronus dan Persebaya Surabaya karena kepemilikan atau kepengurusan ganda. BOPI menilai Arema Cronus dan Persebaya Surabaya saat itu tidak layak mengikuti Liga Indonesia 2015.
Namun, imbauan itu tidak digubris PSSI dan tetap menyertakan Arema Cronus dan Persebaya ke dalam daftar tim peserta Liga Indonesia 2015. Liga Indonesia 2015 saat itu sempat berjalan dua pekan sejak dimulai pada 4 April 2020 tetapi kemudian ditunda pada 12 April hingga akhirnya dibubarkan.
Selanjutnya, sehari setelah dibekukan, PSSI tetap menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang menghasilkan La Nyalla Matalitti sebagai ketua umum baru. Alhasil, intervensi dari pemerintah (Kemenpora dan BOPI) inilah yang membuat FIFA menjatuhkan sanksi untuk Indonesia.
Selama PSSI dibekukan dan Indonesia mendapat sanksi FIFA, tidak ada kompetisi resmi yang bergulir di Tanah Air. Saat itu, hanya ada Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman untuk mengisi kekosongan kompetisi.
Dua turnamen tersebut diselenggarakan pihak swasta agar klub tidak merugi dan roda ekonomi dari sepak bola Indonesia bisa terus berjalan. Setahun berselang, tepatnya pada 10 Mei 2016, Kemenpora mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI. Keputusan Kemenpora itu kemudian diikuti FIFA dengan mencabut sanksi untuk Indonesia dan kembali mengakui keanggotaan PSSI.
Pencabutan sanksi itu dilakukan pada kongres ke-66 di Meksiko dan diumumkan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, 13 Mei 2016.
