Sekjen Hasto Klaim Ada Operasi Rebut Ketum PDIP, Presiden Jokowi Sebut 'Jangan Seperti Itu' Dua Kali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengenai rencana merebut PDI Perjuangan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerima Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kantor DPP PDIP, Selasa (22/5/2023). Hasto didampingi Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun./Istimewa
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerima Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kantor DPP PDIP, Selasa (22/5/2023). Hasto didampingi Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon pernyataan yang mengklaim bahwa dirinya sempat ingin merebut jabatan ketua umum (ketum) PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun tertawa sambil berkelakar bahwa ada narasi lain bahwa dirinya juga disebut akan merebut kursi ketum partai Golongan Karya (Golkar).

Hal ini disampaikan olehnya usai melakukan pelepasan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

“Bukannya Golkar?,” katanya sambil tertawa.

Kepala Negara pun melanjutkan bahwa dirinya berharap tak ada narasi-narasi yang dibuat secara asal.

“Katanya mau ngerebut Golkar, [sekarang] katanya mau ngerebut [PDIP] masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu,” tandas Jokowi sambil tersenyum.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Operasi politik itu dilakukan Jokowi beberapa bulan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," ungkap Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Dia menjelaskan, ada menteri penuh kuasa dan menteri sangat penuh kuasa dalam kabinet Jokowi. Dia mengatakan menteri yang dapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP merupakan menteri penuh kuasa alias power full. 

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi," kata Hasto.

Hasto mengklaim Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politiknya di PDIP hingga Golkar. Dia ingin dua partai itu menjadi kendaraan politik ke depan. Hasto pun mengingatkan upaya pengambilan kekuasaan di PDIP bukan pertama kali terjadi. Pada Era Orde Baru, lanjut, juga ada upaya kudeta Megawati sebagai ketum PDI.

Karena keinginan Jokowi merebut kekuasaan tertinggi PDIP gagal, Hasto menyampaikan kini juga ada upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar sebagai kendaraan politiknya. "Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro