Bisnis.com, JAKARTA - Panglima Tertinggi Banser Addin Jauharudin alias Gus Addin memerintahkan banser menggebuk massa yang mendemo PBNU.
Hal tersebut disampaikan Addin Jauharudin melalui unggahan terbaru Instagram GP Anshor pada Senin, 5 Agustus 2024 sore WIB.
"Aksi-aksi kemarin cukup yang terakhir kalinya, jangan takut-takut usir mereka semua. Kalau bandel gebuk mereka," bunyi keterangan Addin Jauharudibn.
Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan Gus Yahya. Melalui unggahan Twitternya, Gus Yahya meminta kader Ansor dan Banser sabar dan menunggu perintah.
"Saya tahu pada hari-hari ini, kader-kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia merasakan gejolak, merasakan emosi yang intens terkait apa yang berkembang beberapa hari ini," tulis Gus Yahya.
"Saya minta kepada sahabat-sahabat Ansor-Banser seluruh Indonesia untuk bersabar sampai ada perintah untuk bertindak. Sekali lagi tetaplah dalam disiplin kader, tetaplah dalam disiplin pasukan, tetaplah dalam disiplin barisan," ia menambahkan.
Baca Juga
Arogansi?
Pernyataan petinggi Ansor dan Gus Yahya membuat netizen di platform X terbagi menjadi dua kubu.
Kubu pertama jelas mereka yang mendukung PBNU secara penuh. Sementara kubu kedua adalah mereka yang mengkritik.
Menurut beberapa netizen, pernyataan petinggi GP Ansor dan Gus Yahya disebut terkesan memprovokasi.
Mereka menyayangkan konflik yang terjadi antara PBNU dan Nahdliyin dibuat berkepanjangan sebab keduanya adalah saudara.
Sebagaimana diketahui, demontrasi digelar kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur di depan Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Dalam aksi tersebut para pendemo menuntut agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya karena dianggap telah menyimpang dari tujuan besar PBNU.
Poster-poster yang dibawa di antaranya berbunyi, ’’Ketum PBNU dan Sekjen PBNU harus mundur.’’
Muhammad Sholihin, koordinator aksi, meminta Ketua Umum PBNU Gus Yahya, sapaan KH Yahya Cholil Staquf, mundur karena telah melakukan politik praktis.
Menurutnya, hal tersebut melanggar keputusan Muktamar NU.
"Ketika melanggar muktamar, siapa pun, ketua umum harus mundur dan bapak sekjen,’’ katanya