Bisnis.com, JAKARTA -- DPR terus mematangkan jumlah komisi alias alat kelengkapan dewan yang nantinya akan berfungsi sebagai partner pemerintahan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka alias Prabowo Gibran.
Isu penambahan jumlah komisi mencuat seiring dengan rencana perubahan komposisi kementerian di bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto. Prabowo diisukan akan menambah jumlah kementerian. Jumlah yang beredar sebanyak 44 kementerian.
Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya akan menetapkan jumlah komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebelum pengumuman kabinet Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.
Puan menjelaskan bahwa DPR terus mematangkan pembahasan rencana jumlah komisi yang akan menjadi partner pemerintahan Prabowo. Dia berharap bahwa pembahasan mengenai komisi di DPR segera rampung.
"Insyaallah [AKD] akan segera diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Puan memastikan bahwa DPR akan berhati-hati dalam membahas komposisi komisi untuk periode 2024-2029. Dia mengungkapkan bahwa jumlah komisi yang ada di DPR nanti menyesuaikan dengan jumlah kabinet Prabowo Subianto.
“Setelah sudah ada berita bagaimana rencana presiden terpilih ke depan terkait dengan kabinet yang akan datang dan rencana pelantikan yang akan datang itu akan diumumkannya kapan," imbuhnya
Kendati demikian, Puan melanjutkan bahwa saat ini dirinya juga belum dapat memastikan jumlah Komisi di DPR. Apalagi, terkait jumlah Komisi pun masih dalam pembahasan.
Dia menyampaikan para anggota DPR saat ini masih dalam proses menetapkan pimpinan fraksi. Apalagi, setiap anggota Dewan juga perlu melakukan konsolidasi internal.
"Mereka harus lebih memahami seperti apa DPR, kemudian konsolidasi fraksi kita akan menetapkan dulu pimpinan fraksi kemudian mereka juga harus saling bertemu. Masih banyak lagi pertemuan terkait apa itu DPR dan sebagainya, ini kan waktunya hanya seminggu sebelum penetapan komisi-komisi dan penetapan AKD-AKD," pungkas Puan.
Nama Menteri PDIP
Di tengah isu penambahan kursi menteri dan komisi di DPR, indikasi PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran justru semakin menguat.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkap bahwa keputusan tentang masuknya nama Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Olly Dondokambey sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto menunggu restu dari Megawati Soekarnoputri.
Seperti diketahui, sejumlah elite PDIP dan Gerindra tengah mengupayakan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Selain bertujuan untuk meredakan tensi politik pasca Pilpres 2024, pertemuan antara kedua tokoh tersebut, kemungkinan terjadi di tengah isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo.
“Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. Tiga nama itu, baik pak Budi Gunawan, baik pak Azwar Anas, baik bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).
Said juga menambahkan, sampai sejauh ini masih belum ada pembicaraan terkait tiga nama tersebut dalam kabinet Prabowo-Gibran di internal partai PDIP.
Dengan demikian, masih belum ada instruksi dari Ketum partai mengenai kabinet. Namun, semua pihak internal partai tetap menunggu apapun perintah yang disampaikan Ketum.
“Belum sama sekali, baik Pak BG, baik Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketum, kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” tutur Ketua Banggar periode 2019-2024 itu.
