Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan siasat orang-orang yang menginginkan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang menjadi tiga periode.
Dia mengaku kaget saat mengetahui wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode pada 2022. Kala itu, kata Mahfud, telah ada gerakan-gerakan yang diduga untuk mewujudkan tiga periode masa jabatan Jokowi.
Menurutnya, pergerakan itu tidak dilakukan oleh Jokowi langsung, tetapi melalui sejumlah menteri hingga anggota legislatif atau DPR RI.
"Terus terang. Kita dulu kan pendukung [Jokowi] setianya gitu ya. Tapi 2022 tuh ketika sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan. Gerakan beberapa Menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi tiga periode gitu kan," ujarnya di YouTube Abraham Samad Speak Up, dikutip Senin (7/10/2024).
Bahkan, Mahfud MD juga mengklaim telah diminta agar ikut terlibat dalam memuluskan wacana tiga periode tersebut dengan iming-iming dilanggengkan jabatannya jabatannya sebagai Menkopolhukam.
Namun tawarannya pihak tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Mahfud MD. Pasalnya, permintaan itu dinilai telah mempermainkan konstitusi.
Baca Juga
Adapun, sosok yang meminta Mahfud MD itu mengatakan bahwa untuk menjalankan wacana tiga periode itu dengan cara menyuruh Jokowi untuk melakukan Ibadah Umroh terlebih dahulu.
Nantinya, terdapat sejumlah pihak yang disiapkan untuk merubah "UUD" secara singkat atau dalam satu hari.
"Pokoknya umroh tiga hari, nanti kita sidang MPR. Pasal yang menyatakan Presiden hanya dipilih dua periode itu, diubah. Pagi dibuat Panitia Kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok Presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya," tambahnya.
Dia juga menjelaskan setelah upaya itu gagal, muncul skema kedua yaitu dilanjutkan jabatan Presiden menjadi dua tahun. Dalihnya karena pandemi Covid-19 dan dimuluskan melalui ketetapan MPR atau TAP MPR.
"Sudahlah kalau enggak bisa 1 periode, tambah 2 tahun saja, kan Covid-nya 2 tahun. Jadi itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Bisa bilang nggak bisa, apalagi Bu Mega [Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri] keras kan, beberapa partai keras waktu itu," imbuhnya.
Sementara itu, dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak hanya berdiam saat terjadi praktik. Sebab, Mahfud juga mengaku bahwa dirinya ikut dalam menggagalkan operasi memperpanjang kekuasaan tersebut.
"Pak Mahfud dulu kan menko. Kenapa? Diam aja. Saya nggak diam waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu, saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Iya dong," pungkas Mahfud.
