Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjawab pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djajal terkait permintaan tambahan anggaran yang semula berkisar Rp60 miliar menjadi lebih dari Rp20 triliun.
Menurut Pigai, anggaran tersebut dibutuhkan lantaran dirinya memiliki keinginan untuk membangun Universitas HAM bertaraf internasional dengan pusat studi HAM di sejumlah negara seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Kawasan Amerika.
Tak hanya mendirikan universitas, dirinya juga menyebut ada keinginan untuk mendirikan laboratorium HAM yang di dalamnya akan ada forensi, rumah sakit HAM, dan lainnya.
“Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini icon Indonesia di panggung HAM dunia, bahkan satu-satunya di dunia,” tulisnya dalam cuitan X @NataliusPigai2, dikutip pada Kamis (24/10/2024).
Pigai juga menuliskan dengan anggaran tersebut dirinya ingin memberikan edukasi KADARHAM atau kesadaran HAM di 78.000 desa dan masih banyak lagi hal lainnya.
Sebagai informasi, cuitan klarifikasi Pigai tersebut juga merespons kritikan dari Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal yang menilai permintaan Pigai adalah hal yang tidak masuk akal.
Adapun, Pigai menjelaskan bahwa angka itu disampaikan olehnya hanya jika disanggupi oleh negara.
“Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami konteks pernyataan saya bahwa “saya si maunya Rp20 T kalau negara sanggup”, tulis Pigai.
Untuk diketahui, Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal juga memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan mengabulkan permintaan Menteri HAM tersebut.
“Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” tuturnya dalam cuitan X @dinopattidjalal, dikutip pada Rabu (23/10/2024).
Dino juga mengingatkan Pigai bahwa saat ini Pigai adalah pejabat pemerintah dan bukan aktivis lagi, sehingga menurut Dino kredibilitas adalah segalanya.
