Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengurus keanggotaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS. BRICS adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.
Pamor BRICS belakangan ini naik daun karena salah satu tujuan mereka melawan dominasi dolar yang kerap digunakan 'Barat' untuk mendominasi ekonomi global. Indonesia sejatinya telah 'diundang' masuk dalam kelompok BRICS pada pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang lalu. Jokowi bahakan telah hadir di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Afrika Selatan.
Namun demikian, alih-alih masuk ke dalam poros politik alternatif itu, pemerintahan Jokowi justru sangat getol untuk mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Padahal, dalam catatan Bisnis, OECD belum memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia.
Soal pajak digital, misalnya, pembahasan mengenai pemajakan digital economy, kendati telah menghasilkan berbagai macam kesepakatan, belum dapat diimplementasikan ke negara berkembang seperti Indonesia. Padahal pembahasan tentang pajak digital telah berlangsung sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.
Prabowo dalam beberapa kesempatan memang sering mengkritisi kebijakan atau pola kerja sama yang diinisiasi negara-negara maju. Terkait keanggotaan Indonesia di G20, misalnya, Prabowo justru menekankan kepada para menterinya untuk tidak berbangga hati jika masih banyak kemiskinan di Indonesia.
Baca Juga
"Janganlah bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo dalam rapat paripurna pedana Kabinet Merah Putih (KMP), Rabu lalu.
Selain itu, Prabowo juga menekankan kepada kabinetnya supaya tidak mudah didikte oleh asing. Dia mengemukakan bahwa politik Indonesia adalah bebas aktif, non afiliasi alias non blok. Apalagi dalam menghadapi kondisi geopolitik global yang kian memanas akibat konflik di berbagai macam belahan dunia.
"Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned."
Condong ke BRICS
Adapun keinginan Indonesia untuk bergabung ke BRICS disampaikan di dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024).
Adapun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono hadir di KTT BRICS Plus mewakili Prabowo. Dia berperan sebagai Utusan Khusus menyampaikan pesan Presiden tentang anti penjajahan dan anti penindasan.
Secara khusus, Menlu Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global dan menggaris-bawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.
"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab," tegas politisi Partai Gerindra itu, dikutip dari siaran pers, Jumat (25/10/2024).
Sugiono menyampaikan, Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakkan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza.
Selanjutnya, dia mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara itu negara maju harus memenuhi komitmen mereka.
Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.
Ketiga, menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.
"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif," ujar pria yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPR Komisi I itu.
Meski demikian, Sugino memastikan bahwa keingingan Indonesia bergabung ke BRICS bukan berarti ikut kubu tertentu. "Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," paparnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih.
“Antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,“ tambahnya.
Tak Mudah Didekte
Di sisi lain, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada jajaran menterinya saat menjalani pembekalan dalam agenda Retreat Kabinet Merah Putih di kompleks Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (25/10/2024).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku bahwa Presiden Ke-8 RI itu menekankan agar kabinetnya melanjutkan program hilirisasi yang sudah dimulai sejak era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Tadi di lapangan angin sepoi-sepoi, tetapi membakar semangat. Bapak meminta lanjutkan hilirisasi, swasembada pangan, swasembasa energi, dan jangan mau didikte oleh kepentingan asing,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (25/10/2024).
Senada Menteri koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengamini bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar setiap mimpi-mimpi dari pemerintahannya dapat terealisasi.
“Bapak minta kami bersatu. Swasembada pangan dan energi At all Cost,” imbuh Zulhas.
Untuk diketahui, menteri dan wakil menteri (wamen) telah bersiap dibangunkan sejak pukul 04:00 WIB untuk melakukan kegiatan berolahraga dan latihan baris berbaris itu.
Setibanya mereka di lapangan sudah dinantikan oleh Prabowo sebagai orang pertama yang hadir di lapangan.
Pada momen itu, para anggota kabinet dibagi ke dalam lima group kelompok. Adapun, pada setiap group disediakan masing-masing tiga orang pelatih baris berbaris. Usai menjalani latihan baris berbaris, acara ditutup dengan foto bersama pose komando.
Kemudian, para jajaran Kabinet Merah Putih melanjutkan agenda pembukaan dan pengarahan pertama oleh Prabowo di Borobudur Golf untuk selanjutnya diberikan pembekalan oleh para pemateri.
