Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Wihaji Temui Gibran, Imbas Warga RI Makin 'Malas' Nikah & Angka Kelahiran Turun

Indikasi warga RI semakin malas menikah terlihat dari jumlah pernikahan yang semakin turun.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Wihaji /Antara
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Wihaji /Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat terkait adanya angka kelahiran dan pernikahan yang terus turun dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Rapat itu dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, Wihaji dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, Isyana Bagoes Oka pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 di Istana Wakil Presiden RI, Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Wihaji menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa program kerja yang akan dilakukan dirinya bersama Isyana Bagoes Oka selama 5 tahun nanti kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, salah satu pembahasan ihwal program kerja itu terkait angka kelahiran dan pernikahan yang terus menurun di Indonesia.

"Ya didiskusikan nanti ada treatment dan bagian dari program kerja yang dilaporkan kepada presiden dan wakil presiden," tutur Wihaji.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1.577.255, menurun 128.093 dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terjadi hampir di semua daerah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Selain itu, Wihaji mengatakan pihaknya juga telah membahas terkait target penurunan angka stunting di Indonesia. 

Pemerintah sendiri berencana menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada akhir tahun ini dari sebelumnya 21,5 persen angka stunting tahun lalu. Artinya, pemerintah harus menekan angka stunting hingga 7,5 persen agar tercapai target 14 persen pada akhir tahun nanti.

"Kita ini kan ada Perpres Nomor 72 tentang penanganan stunting," katanya.

Dia juga mengakui bahwa pelaksana tugas pelaksana tugasnya adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dahulu bernama BKKBN. 

"Kita laporan itu saja, kan sama tentu ada arahan-arahan yang berkenaan dengan beliau sebagai ketua pengarah, kebetulan ketua pelaksananya BKKBN," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper