Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka curhat siratnya pernah tidak digubris oleh Nadiem Anwar Makarim yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi alkas Mendikbudristek.
Gibran menceritakan bahwa surat tersebut berisi mengenai sejumlah keluhan ketika Gibran masih menjabat jadi Wali Kota Solo, terutama keluhan di dunia pendidikan.
Keluhan tersebut, menurut Gibran mulai dari persoalan PPDB hingga ujian nasional, tapi tidak mendapatkan respon apapun dari Nadiem Anwar Makarim hingga rampung masa jabatannya.
"Ini adalah surat yang saya kirimkan waktu saya masih jadi walikota, saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Lalu kemarin itu saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," tuturnya di sela-sela acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sheraton Gandaria City Jakarta, Senin (11/11/2024).
Gibran kemudian membandingkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dengan Nadiem Anwar Makarim yang dinilai berbeda.
Menurut Gibran, Abdul Mu'ti kini lebih baik dibandingkan Nadiem Makarim. Pasalnya, kata Gibran, sejak ikut acara retreat Kabinet merah putih di Akmil beberapa waktu lalu, tercipta kecocokan.
Baca Juga
"Pak Menteri yang sekarang beda, kemarin pulang dari Akmil kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," katanya.
Kaji Ulang Zonasi
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji ulang penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN).
Abdul Mu'ti menerangkan dia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
“Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu'ti dilansir dari Antara.
Dia menambahkan akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.
“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” katanya.
Di samping itu, dia juga memastikan kementeriannya memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi.*
