LPDP dan Kementerian Transmigrasi Bakal Luncurkan Beasiswa Patriot, Harus Siap Mengabdi 10 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dan Kementerian Transmigrasi akan meluncurkan program Beasiswa Patriot dengan kriteria peserta bersedia untuk mengabdi selama 10 tahun di wilayah transmigrasi.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan program ini sebagai wujud dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 10.000 beasiswa dalam bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics.

Para peserta yang mendaftar tidak terbatas dari wilayah transmigrasi saja, tetapi dari seluruh Indonesia yang siap untuk mengabdi dalam rangka mendorong pengembangan wilayah transmigrasi.

"Anak-anak muda ini akan kami seleksi terlebih dahulu yang memiliki karakter patriot yakni orang-orang yang berani dan rela berkorban untuk bangsa dan negara," ujar Iftitah di Gedung JB Sumarlin Kementerian Keuangan, Kamis (28/11/2024).

Apabila dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun peserta tersebut meninggalkan kawasan transmigrasi, akan dikenakan sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara, selayaknya awardee LPDP luar negeri yang wajib mengembalikan dana pendidikan dan hidup jika memutuskan tidak kembali ke Tanah Air.

Setelah 10 tahun, peserta diberikan kebebasan memilih untuk menetap atau pindah ke wilayah lain.

Khusus untuk Papua, pemerintah akan memberikan alokasi khusus dalam seleksi sehingga hanya akan bersaing dengan masyarakat Papua, tidak dengan wilayah lain. Harapannya, mereka akan kembali mengabdi dan membangun wilayah transmigrasi Papua.

Untuk tahap awal, pihaknya akan langsung berfokus pada 45 kawasan transmigrasi sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

Para peserta yang mengikuti program ini juga akan mendapatkan jatah biaya hidup berupa rumah hingga kebutuhan pokok.

Berbeda dengan beasiswa LPDP lainnya, kekhususan dari program Beasiswa Transmigrasi Patriot mensyaratkan IPK maupun bahasa Inggris yang tidak terlalu tinggi, dan harus diimbangi dengan karakter patriot dan benar-benar memahami persoalan atau permasalahan yang hadapi, bukan hanya teoritis.

Meski demikian, pemerintah tetap mendorong para peserta untuk tetap menyiapkan kemampuan bahasa Inggris setelah menjadi peserta program tersebut.