Pram-Rano Menang 50,07%, Saksi RIDO & Dharma Kompak Sindir Partisipasi Pemilih

Ini alasan saksi paslon RIDO & Dharma-Kun soroti minimnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.
Koordinator tim pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah seusai walk out dari rapat pleno penetapan rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Koordinator tim pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah seusai walk out dari rapat pleno penetapan rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana menyoroti minimnya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut saksi 01 Ramdan Alamsyah, rendahnya partisipasi pemilih ini salah satunya diakibatkan dari adanya C6 atau C pemberitahuan yang diketahui tidak tersebar secara merata kepada masyarakat. Dia mencontohkan rendahnya partisipasi pemilih ini terjadi di wilayah Jakarta Utara.

“Rendahnya partisipasi pemilih, sehingga hanya mencapai 48,56 [persen] ya di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar, karena beberapa hal adanya C6 atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat,” katanya saat rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Selain itu, dia menilai lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal pemilih juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, anggota KPPS pun banyak yang mengundurkan diri.

Pada kesempatan yang sama, saksi dari paslon 02 pun menilai bahwa jumlah suara tidak dapat mewakili atau merepresentasikan masyarakat, sehingga legitimasi masyarakatnya sangat kurang.

Anthony James Harahap, saksi sekaligus tim hukum paslon 02 RIDO. Dia mengemukakan pihaknya mencatat hanya ada 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT. 

“Sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya.

Anthony mengatakan terdapat 10% suara tidak sah. Dia menilai tentunya berpengaruh pada jumlah perolehan suara. Kemudian, dia turut menyoroti persoalan di TPS di Pinang Ranti yang diduga sudah ada surat suara tercoblos.

“Dari 167 kasus yang di mana disampaikan paslon 01 tadi, juga belum ada rekomendasi Bawaslu tadi, sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro