Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang 1 Putaran, RIDO Siapkan Gugatan

Bisnis.com, JAKARTA — Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno memenangkan pemilihan kepala daerah alias Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Sebaliknya, kubu Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) langsung menyiapkan berkas untuk menggugat hasil Pilkada Jakarta.

Sekadar catatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon (paslon) Pramono-Rano unggul dengan 50,07% suara dari dua paslon lainnya.

Perlu diketahui, Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 atau setara dengan 50,07%.

Kemudian, di posisi kedua ada paslon Ridwan Kamil-Suswono sebesar 1.718.160 (39,4%) dan terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.229 (10,53%).

Adapun, pengesahan ini dilakukan langsung oleh ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12/2024) siang.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah,” ujarnya sembari mengetuk palu rapat.

Saksi Tolak Tanda-tangan

Kendati demikian, kemenangan Pramono-Rano diwarnai aksi walkout dan saksi dari pasangan calon nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana tidak menandatangani berita acara penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta.

Saksi paslon nomor urut 02 menyatakan penolakannya untuk menandatangani berita acara tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anthony James Harahap kala Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata akan mengesahkan hasil suara Pilkada di Provinsi Jakarta.

“Kami menolak. Kami tidak akan menandatangani. Data cocok. Namun, kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani,” katanya.

Menanggapi pernyataan Anthony, Wahyu hanya mengemukakan bahwa itu memang adalah hak setiap tim.“Siap. Itu hak tim Anda,” katanya.

Di sisi lain, saksi dari paslon nomor urut 01 sudah meninggalkan ruangan terlebih dahulu alias walk out saat sebelum sesi penandatangan berita acara segera berlangsung. Walk out ini bermula ketika saksi paslon nomor urut 01 Ramdan Alamsyah selesai mengemukakan catatan kejadian khusus di depan jajaran KPU. Kemudian, pernyataannya ini mendapatkan komentar dari saksi paslon nomor urut 03.

Selanjutnya, saksi paslon 01 langsung menginterupsi ucapan saksi paslon 03 karena menurutnya tidak perlu ada komentar apapun untuk menanggapi catatan kejadian khusus. Berikutnya, mereka langsung menyerahkan salinan fisik catatan kejadian khusus kepada jajaran KPU Jakarta.

“Izin ketua kami mundur dari sidang, terima kasih,” pungkas Ramdan.

Siapkan Gugatan

Sementara itu, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil–Suswono atau RIDO menyiapkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dilakukan lantaran rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Tim Pemenangan RIDO Ahmad Riza Patria menduga bahwa distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Form C6 yang tidak terdistribusi dengan baik merupakan penyebab tingginya angka golput.

Padahal, dia menegaskan kondisi pada 27 November seperti 'cuaca tidak seharusnya' memengaruhi angka partisipasi.

"Tidak hujan, tidak ada masalah yang berarti, tapi partisipasinya sangat rendah. Inilah yang kemudian kami dari tim pemenangan pasangan RIDO dan tim hukum mempelajari, melihat, meneliti, ternyata di antaranya masalahnya adalah banyak sekali warga jakarta yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau formulir C6. Inilah yang menyebabkan kami dari pihak pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkait beberapa masalah," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Media Center RIDO, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Ariza, sapaan akrabnya, tidak menutup kemungkinan adanya faktor kesengajaan pada rendahnya angka partisipasi publik di Pilkada Jakarta kali ini.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa itu mengeklaim banyak mendapatkan laporan warga tidak menerima Form C6, bahkan adanya dugaan pengaruh ke tokoh masyarakat agar tidak datang ke TPS.

"Rata-rata tidak lebih dari 53% sedangkan rata-rata nasional, 68% sementara dulu saja ketika zaman pak Anies-Sandi hujan dua hari berturut-turut partisipasi tinggi sekali," kata Ariza, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra dan pernah menjabat mantan Wakil Gubernur Jakarta.