Pemerintah Siapkan Insentif Agar ASN Mau Pindah ke IKN

Pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) agar tertarik untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Wilayah Istana Presiden di IKN/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Wilayah Istana Presiden di IKN/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) agar tertarik untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kita sedang bahas [soal insentif[, semoga nanti bisa memudahkan mereka, sehingga mereka bisa ada daya tarik untuk berangkat ke sana [IKN]," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto, Senin (9/12/2024).

Sejalan dengan itu, Kementerian PANRB mengungkapkan bahwa aturan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN Nusantara, sedang dirancang.

"Sedang dirancang, berjalan, kemudian kita lihat waktu pembangunan pertama kan baru ada empat kementerian koordinator [Kemenko], sekarang sudah ada tujuh Kemenko, mungkin nanti dirancang, mungkin tujuh Kemenko lagi nanti pembangunannya disiapkan oleh PU," ujarnya. 

Menurut Purwadi, Kementerian PANRB mendesain dan menyiapkan rencana pemindahan ASN ke IKN, termasuk desain untuk pergeserannya, hingga kapan mereka harus berangkat. Dirinya juga menambahkan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN tersebut dilakukan secara bertahap.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2028.

Kendati saat ini fokus utama pada percepatan swasembada pangan, pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan IKN.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

AHY menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro