Bisnis.com, JAKARTA - Penemuan pagar laut misterius di perairan Tangerang membuat heboh yang menyeret nama konglomerat Aguan hingga menyita perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer (KM) tersebut kali pertama ditemukan sejak awal Januari 2025. Saat itu belum diketahui pihak yang bertanggung jawab.
Belakangan, nama konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan disebut-sebut ada dibalik pemasangan pagar laut itu.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis sejumlah perusahaan yang tercatat memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah pesisir Tangerang, Banten.
Dalam laporannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merinci terdapat 263 bidang area perairan di laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB).
"Setelah kami cek benar adanya [ada SHGB di wilayah laut], lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bhumi yaitu ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang," kata Nusron dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Baca Juga
Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi SHGB laut itu yakni PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) dengan kepemilikan SHGB atas 20 bidang lahan di area perairan.
Adapun, PT CISN sendiri merupakan entitas anak usaha dari pengembang PIK 2 yaitu PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan.
Mengacu pada laporan keuangan PANI periode Kuartal III/2024, tercatat PANI memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33% saham di PT CISN.
"Berdasarkan Akta Notaris No. 86 dari Edison Jingga, S.H., M.H., tanggal 13 Desember 2023, Perseroan melakukan investasi pada CISN sebesar Rp4.159.500.000 (88.500 saham) yang mewakili kepemilikan sebesar 99,33%," demikian bunyi laporan tersebut.
Trenggono Balik Arah
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mulanya tidak sepakat dengan tindakan dari TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, proses pembongkaran pagar laut harus dilakukan setelah diketahuinya pemilik atau pihak yang bertanggung jawab. Untuk itu, dia meminta TNI AL tidak langsung membongkar.
“Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah [penyelidikan],” kata Trenggono.
Dalam perkembangan yang lain, Trenggono mulai berbalik arah untuk meminta kementeriannya membongkar pagar tersebut. Dia bahkan mengultimatum untuk menyelesaikan pembongkaran dalam waktu 2x24 jam.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah memerintahkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono untuk melakukan hal tersebut.
"Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono telah memerintahkan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut di Tangerang dalam waktu maksimal 2 x 24 jam," kata dilansir dari Antara, Senin (20/1/2025).
Doni menuturkan bahwa tenggat waktu itu juga memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa memiliki atau bertanggung jawab atas pagar tersebut untuk segera menyatakan diri.
Selama 2x24 jam ini, lanjut Doni, Dirjen PSDKP mempersiapkan logistik, personel, armada dan koordinasi guna memastikan pembongkaran berlangsung cepat, tepat, dan terukur.
"Proses ini akan mengajak TNI AL, instansi terkait, unsur keamanan lainnya, nelayan setempat, serta pakar lingkungan dan pelayaran agar bisa didapatkan rencana operasi yang matang dan terkesekusi dengan cepat dan tepat di lapangan," kata Doni.
Prabowo Minta Tindak Tegas
Polemik pemasangan pagar laut misterius menyita perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dia pun memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas oknum pelaku pemasangan.
Prabowo memanggil Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan untuk membahas permasalahan pagar laut/
Dalam keterangannya usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/1/2025), Sakti menyampaikan bahwa pembangunan pagar laut di Tangerang dilakukan tanpa adanya izin atau ilegal.
"Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya tetapi juga di Bekasi. Khusus untuk di Tangerang, Banten saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin," kata Sakti di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/1/2025).
Menurutnya, pembangunan pagar laut di Tangerang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.
Oleh karena itu, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut.
“Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya kan pada saat kita lakukan penyegelan kan gak tau nih siapa yang punya. Ya secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya, dan seterusnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sakti menyebut adanya sertifikat hak milik (SHM) di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare ilegal. Terkait hal tersebut, Sakti menuturkan bahwa Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan ini diusut secara tuntas.
"Tadi arahan Bapak Presiden, satu selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara," ujarnya.
_1736499116.jpg?w=43&h=43){kind=small}
