Cuitan Lama Prabowo soal Pendidikan Viral Lagi di Tengah Isu Efisiensi Anggaran

Bisnis.com, JAKARTA - Enam tahun silam, Presiden Prabowo Subianto sempat minta diingatkan untuk menjadikan sektor pendidikan di Indonesia menjadi prioritas setelah ekonomi. Ciutan tersebut kembali viral di tengah riuhnya isu soal efisiensi anggaran. 

Adapun, hal tersebut ditulis Ketua Umum Partai Gerindra itu pada 4 Mei 2018 lewat platform sosial media Twitter, kini X, dengan username @Prabowo. 

“InsyaAllah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa,” tulis Prabowo kala itu. 

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan hal tersebut lantaran menjawab akun @miftahuljputri yang meminta agar sektor pendidikan menjadi prioritas. 

“Pak saya doakan bapak jadi presiden selanjut nya, kalo bapak jadi presiden tolong fokus sama kami ya pak (siswa sekolahan, guru, pendidikan),” tulisnya. 

Enam tahun berselang sejak cuitan tersebut dituliskan, Prabowo akhirnya resmi menjadi Presiden RI ke-8.

Jika menilik ucapannya dalam dalam agenda puncak Perayaan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang digelontorkan kabinetnya menjadi yang paling tinggi dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. 

“Tidak tanggung-tanggung saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia. Alokasi pendidikan dalam APBN pada tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah Republik ini berdiri,” ujarnya dalam forum tersebut. 

Namun perlu dicatat, anggaran pendidikan dalam APBN termasuk dalam kategori mandatory spending. Pada September tahun lalu, Badan Anggaran (Banggar) DPR memastikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau mandatory spending akan mengacu kepada nilai belanja negara, bukan dari pendapatan negara seperti yang pernah diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Sebab demikian, selama total APBN meningkat, maka 20% yang dialokasikan untuk pendidikan juga akan mengalami kenaikan nilai nominalnya.

Benarkah Pendidikan Bukan Prioritas?

Di tengah isu soal efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo, beredar foto di sosial media mengenai slide yang menunjukan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan ada perbedaan tiga prioritas anggaran.

Klaster pertama atau prioritas utama yang mencakup program Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, dan pertahanan keamanan. 

Kemudian untuk klaster kedua, pendidikan dan kesehatan jadi prioritas pendukung. Terakhir, kelompok sinkronisasi program mencakup pro-growth, pro-employment, serta pro-devisa.

Perbesar

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Apabila program MBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 juga berguna dalam mengalokasikan anggaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menyebut bahwa upaya melakukan penghematan dalam menjalankan Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu memang demi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun sehingga dana tersebut bisa menunjang berbagai program yang membutuhkan.

“Nanti kita lihat ya [tambahan anggaran MBG]. Alhamdullilah, makan bergizi gratis sudah berjalan tetapi Presiden [Prabowo Subianto] merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata,” tuturnya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebutkan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan uang kuliah yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran pemerintah.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025) Menteri Satryo memaparkan terdapat sejumlah anggaran bantuan operasional ke perguruan tinggi yang menjadi subjek efisiensi anggaran, di antaranya dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang mengalami efisiensi sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.

"Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah," katanya dalam RDP tersebut. 

Satryo memaparkan dana bantuan langsung lain yang menjadi subjek efisiensi adalah dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH), yang terkena pemangkasan sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp2,37 triliun.

Selanjutnya, dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) yang terkena pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp856 miliar, juga dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan PTS yang nilai efisiensinya sebesar 50% dari pagu awal masing-masing Rp250 miliar dan Rp365 miliar.